Oleh: Mulyawan Safwandy Nugraha
Ketua Dewan Pendidikan Kota Sukabumi
Direktur Research and Literacy Institute (RLI)
Dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Kadang sebuah kebijakan lahir dari niat yang baik. Niat untuk menolong. Niat untuk memperbaiki. Niat untuk membuka jalan bagi mereka yang selama ini tertutup pintunya. Program Sekolah Rakyat tampaknya lahir dari niat seperti itu. Negara ingin hadir untuk anak-anak dari keluarga miskin. Negara ingin memastikan bahwa kemiskinan orang tua tidak otomatis menjadi takdir anaknya.
Dalam banyak ceramahnya, Emha Ainun Nadjib sering mengatakan bahwa kemiskinan bukan sekadar soal perut kosong. Kemiskinan sering kali juga berarti kehilangan akses, kehilangan kesempatan, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Anak-anak yang lahir dari keluarga miskin sering memulai hidup dengan garis start yang lebih jauh.
Maka ketika negara berkata, “Kami akan menyediakan sekolah gratis. Makan ditanggung. Tempat tinggal disediakan,” tentu banyak orang merasa harapan sedang dibuka. Tidak semua anak punya meja belajar yang layak di rumah. Tidak semua anak punya lingkungan yang mendukung untuk belajar. Dalam kondisi seperti itu, sekolah berasrama bisa menjadi ruang perlindungan sekaligus ruang pertumbuhan.
Pendidikan memang sejak lama dipercaya sebagai jalan paling masuk akal untuk memutus rantai kemiskinan. Ekonom seperti Gary Becker menyebut pendidikan sebagai investasi modal manusia yang paling penting bagi masa depan seseorang (Becker, 1993). Artinya sederhana. Ketika seseorang memperoleh pendidikan yang baik, peluang hidupnya juga meningkat.
Tetapi kebijakan pendidikan selalu lebih rumit daripada sekadar niat baik.
Sekolah Rakyat menghadirkan sebuah pertanyaan yang tidak bisa kita hindari. Mengapa anak miskin harus belajar di sekolah yang berbeda dari anak lainnya? Apakah ini bentuk perhatian negara, atau justru tanpa sadar kita sedang membuat pagar baru dalam dunia pendidikan?
Pertanyaan ini penting. Pendidikan seharusnya menjadi ruang perjumpaan. Anak dari berbagai latar belakang bertemu dalam satu ruang belajar. Mereka saling mengenal kehidupan yang berbeda. Dari situ tumbuh empati sosial.
Jika anak-anak miskin dikumpulkan di satu sistem sekolah khusus, ada risiko lain yang muncul. Mereka bisa merasa diberi label. Sekolah ini untuk yang miskin. Sekolah lain untuk yang mampu. Pelabelan seperti ini pelan-pelan bisa membentuk kesadaran sosial yang tidak sehat.
Sosiolog pendidikan Pierre Bourdieu pernah menjelaskan bahwa sekolah sering kali tanpa sadar mereproduksi struktur sosial yang sudah ada (Bourdieu & Passeron, 1977). Artinya, jika sistem pendidikan tidak hati-hati, sekolah justru bisa memperkuat ketimpangan.
Masalah lain juga tidak kecil. Program ini muncul dengan kecepatan yang cukup tinggi. Banyak pengamat pendidikan merasa bahwa kajian akademiknya belum cukup panjang. Pendidikan adalah proyek jangka panjang. Ia tidak bisa dibangun dengan logika proyek tahunan.
Di sinilah saya teringat satu kalimat sederhana yang sering diucapkan Cak Nun. Negara jangan hanya memberi bantuan. Negara harus menjaga martabat manusia.
Kalimat ini penting. Bantuan bisa menyelesaikan masalah hari ini. Tetapi martabat manusia menentukan masa depan.
Jika Sekolah Rakyat hanya menjadi tempat tinggal dan belajar bagi anak miskin, itu belum cukup. Yang jauh lebih penting adalah kualitas pendidikan di dalamnya. Guru yang baik. Kurikulum yang hidup. Lingkungan belajar yang memerdekakan.
Paulo Freire pernah menulis bahwa pendidikan seharusnya menjadi proses pembebasan manusia (Freire, 1970). Pendidikan tidak boleh hanya membuat seseorang pandai membaca buku. Pendidikan harus membuat seseorang mampu membaca realitas hidupnya.
Anak-anak yang masuk Sekolah Rakyat tidak hanya membutuhkan matematika dan ilmu pengetahuan. Mereka membutuhkan rasa percaya diri. Mereka perlu merasa bahwa masa depan mereka tidak ditentukan oleh kemiskinan orang tuanya.
Di titik ini, kita perlu melihat Sekolah Rakyat dengan jujur. Bukan sekadar mendukung atau menolak. Kita perlu mengawalnya.
Negara mengalokasikan anggaran besar untuk program ini. Itu berarti publik juga punya hak untuk bertanya. Bagaimana guru dipilih. Bagaimana kualitas pembelajaran dijaga. Bagaimana masa depan siswa setelah lulus.
Sekolah tidak boleh menjadi tempat penampungan. Sekolah harus menjadi tempat lahirnya harapan.
Kalau kualitas Sekolah Rakyat benar-benar tinggi, program ini bisa menjadi jalan mobilitas sosial bagi anak-anak miskin. Mereka bisa menjadi ilmuwan, pemimpin, atau pengusaha di masa depan. Tetapi jika kualitasnya biasa saja, sekolah ini hanya akan menjadi sistem pendidikan paralel yang memisahkan kelompok sosial.
Di sinilah kita perlu mengingat satu hal sederhana. Pendidikan bukan hanya soal bangunan sekolah. Pendidikan adalah soal keadilan.
Keadilan berarti setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Tidak peduli ia lahir di rumah besar atau di rumah bambu.
Maka Sekolah Rakyat seharusnya tidak berhenti sebagai program bantuan. Ia harus menjadi simbol keberpihakan negara pada martabat manusia.
Dan seperti sering diingatkan oleh Cak Nun, bangsa ini tidak kekurangan orang pintar. Yang sering kita kekurangan adalah kejujuran dalam merawat kemanusiaan.
Referensi
Becker, G. S. (1993). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education. Chicago: University of Chicago Press.
Bourdieu, P., & Passeron, J. C. (1977). Reproduction in Education, Society and Culture. London: Sage Publications.
Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum.