Oleh: Mulyawan Safwandy Nugraha
Ketua Dewan Pendidikan Kota Sukabumi
Direktur Research and Literacy Institute (RLI)
Dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung
========================================
Saya membaca berita tentang Sekolah Rakyat dengan perasaan yang bercampur. Di satu sisi, ada niat baik yang terasa jelas. Negara ingin membantu anak-anak dari keluarga miskin. Negara ingin memastikan bahwa kemiskinan orang tua tidak otomatis menjadi nasib anaknya. Tetapi di sisi lain, ada kegelisahan yang sulit diabaikan.
Gagasan Sekolah Rakyat sebenarnya sangat menarik di permukaan. Pendidikan gratis. Sekolah berasrama. Makan, pakaian, dan tempat tinggal ditanggung negara. Program ini bahkan diarahkan khusus bagi keluarga yang berada pada desil ekonomi paling bawah. Negara tampak ingin hadir secara langsung dalam kehidupan anak-anak yang selama ini terpinggirkan oleh sistem.
Namun semakin saya memikirkan kebijakan ini, semakin banyak pertanyaan yang muncul.
Pertanyaan pertama sangat mendasar. Mengapa negara memilih membangun sekolah baru bagi anak miskin, bukan memperbaiki sekolah yang sudah ada?
Selama bertahun-tahun kita tahu bahwa banyak sekolah negeri menghadapi persoalan serius. Kualitas guru tidak merata. Fasilitas pendidikan di daerah tertinggal masih sangat terbatas. Manajemen sekolah sering berjalan apa adanya. Jika masalah-masalah ini tidak diselesaikan, maka membangun sekolah baru hanya memindahkan persoalan ke ruang yang berbeda.
Ekonom pendidikan Gary Becker menjelaskan bahwa pendidikan merupakan investasi modal manusia yang menentukan mobilitas sosial seseorang (Becker, 1993). Tetapi investasi itu hanya efektif jika kualitas pendidikan benar-benar dijaga. Sekolah yang dibangun dengan niat baik tetapi tanpa kualitas yang kuat hanya akan menjadi bangunan tanpa dampak jangka panjang.
Di sinilah kegelisahan saya bermula. Apakah Sekolah Rakyat benar-benar lahir dari desain kebijakan pendidikan yang matang, atau sekadar respons cepat terhadap tekanan sosial tentang kemiskinan?
Beberapa laporan menyebutkan bahwa program ini disiapkan dalam waktu yang relatif singkat. Kebijakan pendidikan seharusnya tidak lahir dengan logika kejar tayang. Pendidikan adalah proyek peradaban yang bekerja dalam jangka panjang. Ia membutuhkan riset, dialog, dan evaluasi yang serius.
Kegelisahan kedua berkaitan dengan cara negara memandang anak-anak miskin.
Sekolah Rakyat secara eksplisit diperuntukkan bagi mereka yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Artinya sejak awal sistem pendidikan ini membedakan siswa berdasarkan status ekonomi keluarganya. Anak miskin belajar di sekolah tertentu. Anak lain belajar di sekolah yang berbeda.
Saya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apakah ini bentuk keberpihakan, atau justru bentuk pemisahan sosial yang baru?
Sosiolog pendidikan seperti Pierre Bourdieu pernah mengingatkan bahwa sistem pendidikan sering kali tanpa sadar mereproduksi ketimpangan sosial (Bourdieu & Passeron, 1977). Ketika sekolah memisahkan kelompok sosial sejak awal, maka sekolah tidak lagi menjadi ruang perjumpaan yang setara.
Padahal sekolah seharusnya menjadi tempat di mana anak dari berbagai latar belakang bertemu. Anak petani duduk di kelas yang sama dengan anak pegawai. Anak buruh belajar bersama anak pengusaha. Dari situ tumbuh pemahaman sosial bahwa kehidupan manusia memang beragam.
Jika anak-anak miskin dipisahkan dalam satu sistem sekolah khusus, ada kemungkinan lain yang muncul. Mereka tumbuh dalam lingkungan sosial yang seragam. Mereka mungkin kehilangan kesempatan untuk berinteraksi dengan kelompok sosial yang berbeda.
Lebih dari itu, ada risiko munculnya stigma. Sekolah ini untuk yang miskin. Label seperti ini mungkin tidak terlihat di awal, tetapi dalam jangka panjang bisa membentuk kesadaran sosial yang tidak sehat.
Kegelisahan ketiga berkaitan dengan pendekatan asrama yang digunakan. Sekolah berasrama memang memiliki banyak kelebihan. Disiplin lebih mudah dibangun. Proses pembelajaran lebih intensif. Tetapi ada sisi lain yang perlu dipikirkan.
Anak-anak dari keluarga miskin akan tinggal jauh dari rumah sejak usia sekolah. Mereka dipisahkan dari lingkungan sosial tempat mereka tumbuh. Pendidikan memang bisa mengubah kehidupan seseorang, tetapi pendidikan yang baik seharusnya tetap memiliki hubungan dengan komunitas asalnya.
Pemikir pendidikan seperti Paulo Freire menegaskan bahwa pendidikan harus berakar pada realitas sosial peserta didik. Pendidikan tidak boleh mencabut seseorang dari konteks sosialnya. Pendidikan harus membantu mereka memahami dan memperbaiki realitas tersebut (Freire, 1970).
Karena itu saya melihat Sekolah Rakyat sebagai kebijakan yang penuh ambiguitas. Di satu sisi ada niat baik untuk membantu. Tetapi di sisi lain ada kemungkinan lahirnya masalah baru dalam sistem pendidikan.
Saya tidak menolak gagasan membantu anak-anak miskin. Sebaliknya, saya percaya negara memang harus berpihak kepada mereka yang paling rentan. Tetapi keberpihakan itu seharusnya diwujudkan dengan memperbaiki seluruh sistem pendidikan, bukan dengan menciptakan sistem yang terpisah.
Sekolah negeri seharusnya menjadi tempat terbaik bagi semua anak. Anak miskin tidak perlu dipindahkan ke sekolah lain. Justru sekolah yang ada harus diperkuat agar mampu melayani semua lapisan masyarakat dengan kualitas yang sama.
Pada akhirnya, pertanyaan tentang Sekolah Rakyat bukan sekadar soal membangun sekolah baru. Pertanyaannya lebih dalam. Bagaimana negara memandang keadilan pendidikan?
Apakah keadilan berarti menyediakan sekolah khusus bagi kelompok miskin. Atau justru memastikan bahwa semua sekolah memiliki kualitas yang sama sehingga setiap anak dapat belajar bersama tanpa sekat sosial.
Pertanyaan itu masih terbuka. Dan sebagai warga negara, kita perlu terus mengawalnya dengan jujur.
Referensi
Becker, G. S. (1993). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education. Chicago: University of Chicago Press.
Bourdieu, P., & Passeron, J. C. (1977). Reproduction in Education, Society and Culture. London: Sage Publications.
Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum.