Oleh: Mulyawan Safwandy Nugraha
Ketua Dewan Pendidikan Kota Sukabumi
Direktur Research and Literacy Institute (RLI)
Dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Program Sekolah Rakyat muncul dari kegelisahan lama dalam dunia pendidikan Indonesia. Negara menyadari bahwa kemiskinan masih menjadi penghalang utama bagi banyak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Pemerintah kemudian menghadirkan Sekolah Rakyat sebagai jawaban. Konsepnya sederhana tetapi ambisius. Negara menanggung seluruh kebutuhan siswa. Pendidikan gratis, tempat tinggal, makan, pakaian, hingga pembinaan karakter. Targetnya jelas. Anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem mendapat kesempatan belajar yang sama.
Gagasan ini tentu patut diapresiasi. Pendidikan sejak lama dipahami sebagai instrumen paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan. Ekonom pemenang Nobel, Gary Becker, pernah menegaskan bahwa investasi pada pendidikan adalah bentuk investasi modal manusia yang paling menentukan kemajuan suatu bangsa (Becker, 1993). Dalam konteks Indonesia, data Badan Pusat Statistik juga menunjukkan hubungan kuat antara tingkat pendidikan dan tingkat kemiskinan. Semakin rendah pendidikan seseorang, semakin besar kemungkinan ia terjebak dalam kemiskinan struktural.
Dari sudut pandang ini, Sekolah Rakyat terlihat seperti intervensi yang rasional. Negara mencoba hadir secara langsung. Anak-anak dari keluarga paling miskin diberikan fasilitas pendidikan yang utuh. Model asrama bahkan memungkinkan pembinaan karakter dan disiplin yang lebih intensif. Kurikulum juga dirancang tidak hanya menekankan akademik, tetapi juga kepemimpinan dan keterampilan hidup.
Namun di balik niat baik tersebut, sejumlah pertanyaan kritis muncul. Pertanyaan pertama berkaitan dengan arah kebijakan pendidikan nasional. Mengapa negara memilih membangun sekolah baru bagi anak miskin, bukan memperbaiki kualitas sekolah yang sudah ada?
Pertanyaan ini penting karena selama dua dekade terakhir Indonesia sebenarnya telah memiliki jaringan sekolah negeri yang sangat luas. Persoalannya bukan semata jumlah sekolah, tetapi kualitas yang tidak merata. Banyak sekolah negeri di daerah tertinggal menghadapi masalah klasik. Guru kurang, fasilitas terbatas, manajemen lemah, dan mutu pembelajaran rendah. Jika kondisi ini tidak diperbaiki, maka Sekolah Rakyat berpotensi menjadi solusi yang bersifat parsial.
Federasi Serikat Guru Indonesia bahkan menilai program ini terlalu tergesa-gesa. Kebijakan pendidikan idealnya lahir dari riset yang panjang dan dialog yang luas dengan para praktisi pendidikan. John Dewey pernah mengingatkan bahwa kebijakan pendidikan yang baik harus lahir dari pengalaman sosial dan refleksi yang matang, bukan dari keputusan yang terburu-buru (Dewey, 1916).
Kritik lain yang tidak kalah penting adalah potensi segregasi sosial. Beberapa pengamat pendidikan melihat model Sekolah Rakyat sebagai pemisahan siswa berdasarkan status ekonomi. Anak miskin belajar di satu sistem sekolah. Anak dari keluarga menengah dan kaya berada di sekolah lain. Dalam jangka panjang, pemisahan ini berpotensi menciptakan stigma sosial.
Ubaid Matraji dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia menyebut pendekatan ini berisiko membawa sistem pendidikan kembali pada logika kolonial. Pada masa Hindia Belanda, pendidikan memang dibedakan berdasarkan kelas sosial. Ada sekolah untuk elite Eropa, sekolah untuk priyayi, dan sekolah untuk rakyat biasa. Pendidikan menjadi alat reproduksi struktur sosial.
Sosiolog pendidikan Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa sekolah sering kali tidak netral. Sekolah dapat memperkuat struktur ketimpangan jika tidak dirancang secara inklusif. Melalui konsep cultural reproduction, Bourdieu menunjukkan bahwa sistem pendidikan bisa saja tanpa sadar mereproduksi stratifikasi sosial yang sudah ada (Bourdieu & Passeron, 1977).
Jika perspektif ini digunakan, maka muncul pertanyaan reflektif. Apakah Sekolah Rakyat akan menjadi ruang mobilitas sosial bagi anak miskin, atau justru membangun kategori baru dalam sistem pendidikan nasional?
Di sisi lain, model asrama juga membawa konsekuensi sosial yang perlu dipertimbangkan. Anak-anak dari keluarga miskin akan tinggal jauh dari lingkungan sosialnya sejak usia sekolah. Hal ini tentu memiliki dampak psikologis dan kultural. Pendidikan memang dapat mengubah kehidupan, tetapi keterputusan dengan lingkungan keluarga juga dapat menimbulkan persoalan identitas.
Paulo Freire mengingatkan bahwa pendidikan yang membebaskan harus tetap berakar pada realitas sosial peserta didik. Pendidikan tidak boleh mencabut anak dari akar komunitasnya. Sebaliknya, pendidikan harus membantu mereka memahami dan mentransformasi realitas sosial tersebut (Freire, 1970).
Di sinilah tantangan terbesar program Sekolah Rakyat. Negara harus memastikan bahwa program ini tidak hanya menjadi proyek pembangunan sekolah, tetapi benar-benar menjadi strategi pemberdayaan sosial. Seleksi yang ketat memang penting agar program tepat sasaran. Namun yang lebih penting adalah memastikan kualitas pendidikan yang diberikan benar-benar unggul.
Jika kualitasnya biasa saja, Sekolah Rakyat hanya akan menjadi sekolah alternatif bagi kelompok miskin. Tetapi jika kualitasnya tinggi, program ini bisa menjadi model pendidikan transformatif bagi kelompok marjinal.
Karena itu, transparansi dan evaluasi publik menjadi kunci. Anggaran yang mencapai lebih dari satu triliun rupiah harus diikuti dengan mekanisme akuntabilitas yang kuat. Publik berhak mengetahui bagaimana sekolah ini dikelola, bagaimana guru dipilih, dan bagaimana capaian belajar siswa diukur.
Pada titik ini, diskusi tentang Sekolah Rakyat seharusnya tidak berhenti pada pro dan kontra. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar memperluas keadilan pendidikan. Pendidikan bukan sekadar soal menyediakan bangunan sekolah atau fasilitas asrama. Pendidikan adalah tentang menciptakan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk berkembang.
Jika Sekolah Rakyat mampu menghadirkan pendidikan berkualitas tinggi bagi anak-anak yang selama ini terpinggirkan, maka program ini dapat menjadi terobosan penting. Tetapi jika tidak dirancang dengan hati-hati, ia berpotensi menciptakan lapisan baru dalam ketimpangan pendidikan.
Di sinilah negara diuji. Apakah Sekolah Rakyat akan menjadi jalan pembebasan bagi anak-anak miskin, atau sekadar kebijakan simbolik yang tidak menyentuh akar persoalan pendidikan nasional.
Referensi
Becker, G. S. (1993). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education. Chicago: University of Chicago Press.
Bourdieu, P., & Passeron, J. C. (1977). Reproduction in Education, Society and Culture. London: Sage Publications.
Dewey, J. (1916). Democracy and Education. New York: Macmillan.
Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum.
Badan Pusat Statistik. (2023). Profil Kemiskinan di Indonesia. Jakarta: BPS.