Oleh: Mulyawan Safwandy Nugraha
Ketua Dewan Pendidikan Kota Sukabumi
Direktur Research and Literacy Institute (RLI)
Dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Saya menonton penjelasan tentang program Sekolah Rakyat dengan perasaan yang tidak sederhana. Di satu sisi, ada niat baik yang terasa jelas. Negara ingin hadir untuk anak-anak yang selama ini hidup di pinggir kesempatan. Anak tukang becak, anak pemulung, anak buruh harian. Mereka diberi sekolah gratis. Tempat tinggal. Makan. Seragam. Semua ditanggung negara.
Siapa yang tidak ingin mendukung gagasan seperti itu.
Tetapi semakin lama saya memikirkan program ini, semakin banyak pertanyaan yang muncul di kepala saya. Bukan untuk menolak niat baiknya. Tetapi untuk memastikan apakah jalan yang dipilih ini benar-benar mengarah pada keadilan pendidikan.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama bagi anak dari keluarga miskin dan sangat miskin. Mereka dipilih dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional. Pemerintah menanggung seluruh kebutuhan mereka. Sistemnya fleksibel. Ada model multi entry dan multi exit. Artinya siswa bisa masuk kapan saja dan lulus sesuai kecepatan belajarnya.
Di atas kertas, ini terlihat progresif. Bahkan modern. Ada Learning Management System berbasis digital. Ada penguatan karakter. Ada pelatihan kepemimpinan. Dalam masa orientasi siswa, unsur TNI dan Polri dilibatkan untuk membangun disiplin dan nasionalisme.
Negara juga tidak main-main dengan anggaran. Lebih dari satu triliun rupiah dialokasikan untuk program ini. Targetnya jelas. Memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Secara moral, tujuan ini sulit dibantah. Pendidikan memang sejak lama dipercaya sebagai jalan paling rasional untuk keluar dari kemiskinan. Ekonom Gary Becker menjelaskan bahwa pendidikan merupakan bentuk investasi modal manusia yang memiliki dampak langsung terhadap mobilitas sosial seseorang (Becker, 1993).
Namun persoalan pendidikan tidak pernah sesederhana menyediakan sekolah gratis.
Pertanyaan pertama yang muncul dalam pikiran saya sangat mendasar. Mengapa negara memilih membangun sekolah baru khusus bagi anak miskin. Mengapa bukan memperbaiki kualitas sekolah negeri yang sudah ada.
Selama bertahun-tahun kita tahu bahwa banyak sekolah negeri di daerah menghadapi persoalan serius. Kualitas guru tidak merata. Fasilitas pendidikan terbatas. Manajemen sekolah sering berjalan tanpa dukungan yang memadai. Jika masalah ini tidak diselesaikan, maka Sekolah Rakyat berpotensi menjadi solusi yang berdiri di luar sistem utama pendidikan.
Dalam bahasa kebijakan publik, ini sering disebut sebagai solusi kompensatoris. Negara menambal kekurangan sistem dengan membuat program baru. Program seperti ini bisa membantu sebagian orang. Tetapi belum tentu memperbaiki akar masalah.
Kegelisahan kedua muncul dari sudut pandang sosiologi pendidikan.
Sekolah Rakyat secara eksplisit diperuntukkan bagi anak-anak miskin. Artinya sejak awal sistem pendidikan ini memisahkan siswa berdasarkan kondisi ekonomi keluarganya.
Anak miskin belajar di satu sekolah. Anak dari keluarga lain belajar di sekolah yang berbeda.
Saya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apakah ini bentuk keberpihakan negara. Atau justru bentuk segregasi sosial yang baru.
Sosiolog pendidikan seperti Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa sekolah sering kali berfungsi sebagai mekanisme reproduksi struktur sosial (Bourdieu & Passeron, 1977). Tanpa disadari, sistem pendidikan dapat memperkuat ketimpangan yang sudah ada dalam masyarakat.
Sekolah idealnya menjadi ruang perjumpaan sosial. Anak dari latar belakang berbeda bertemu dalam satu ruang belajar. Anak petani, anak pegawai, anak pedagang, belajar bersama. Dari situ tumbuh empati sosial dan kesadaran bahwa masyarakat memang beragam.
Jika anak-anak miskin dipisahkan dalam satu sistem sekolah khusus, ada risiko lain yang muncul. Mereka tumbuh dalam ruang sosial yang homogen. Mereka mungkin kehilangan kesempatan untuk berinteraksi dengan kelompok sosial yang berbeda.
Lebih jauh lagi, pemisahan ini bisa melahirkan stigma. Sekolah ini untuk yang miskin. Label seperti ini mungkin tidak terasa hari ini. Tetapi dalam jangka panjang dapat membentuk kesadaran sosial yang tidak sehat.
Pemikir pendidikan Paulo Freire mengingatkan bahwa pendidikan seharusnya menjadi proses pembebasan manusia dari struktur ketidakadilan sosial (Freire, 1970). Pendidikan yang membebaskan tidak memisahkan manusia berdasarkan status sosialnya. Ia justru menciptakan ruang dialog yang setara.
Kegelisahan ketiga berkaitan dengan pendekatan asrama yang digunakan.
Sekolah berasrama memang memiliki kelebihan. Disiplin lebih mudah dibangun. Proses pembelajaran lebih intensif. Lingkungan belajar lebih terkontrol. Tetapi ada sisi lain yang perlu dipikirkan secara filosofis.
Anak-anak dari keluarga miskin akan tinggal jauh dari rumah sejak usia sekolah. Mereka dipisahkan dari lingkungan sosial tempat mereka tumbuh. Padahal identitas sosial seseorang sering kali dibentuk oleh interaksi dengan komunitasnya.
Jika pendidikan terlalu jauh dari akar sosial peserta didik, ada kemungkinan terjadi keterputusan antara pengetahuan dan realitas hidup mereka.
Di titik ini saya merasa Sekolah Rakyat menghadirkan dilema yang menarik. Di satu sisi ada semangat negara untuk menolong. Tetapi di sisi lain muncul risiko lahirnya sistem pendidikan paralel yang memisahkan kelompok sosial.
Karena itu saya melihat Sekolah Rakyat sebagai eksperimen kebijakan yang harus diawasi dengan serius. Program ini tidak boleh hanya menjadi proyek pembangunan sekolah baru.
Yang jauh lebih penting adalah memastikan kualitas pendidikan yang benar-benar unggul. Guru yang kompeten. Kurikulum yang hidup. Lingkungan belajar yang memerdekakan.
Jika kualitasnya tinggi, Sekolah Rakyat bisa menjadi jalur mobilitas sosial bagi anak-anak miskin. Tetapi jika kualitasnya biasa saja, sekolah ini hanya akan menjadi tempat penampungan bagi kelompok yang sudah lama berada di pinggir sistem pendidikan.
Pertanyaan paling penting akhirnya kembali pada amanat konstitusi. Pendidikan adalah hak setiap warga negara.
Hak itu seharusnya tidak bergantung pada apakah seseorang lahir dari keluarga kaya atau miskin. Hak itu juga tidak seharusnya diwujudkan dengan memisahkan anak-anak dalam sistem sekolah yang berbeda.
Keadilan pendidikan seharusnya berarti satu hal sederhana. Setiap anak memiliki akses yang sama terhadap sekolah yang berkualitas.
Sekolah Rakyat mungkin lahir dari niat baik. Tetapi niat baik saja tidak cukup. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa kebijakan pendidikan benar-benar mengarah pada keadilan sosial yang utuh.
Referensi
Becker, G. S. (1993). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education. Chicago: University of Chicago Press.
Bourdieu, P., & Passeron, J. C. (1977). Reproduction in Education, Society and Culture. London: Sage Publications.
Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum.
Tempo.co. (2025). Sekolah Rakyat Solusi atau Segregasi? Explained. https://www.youtube.com/watch?v=bOztEDKj3Lk