Mulyawan Safwandy Nugraha
Gelombang kritik mahasiswa terhadap satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran kembali memuncak, dipimpin oleh Ketua BEM UGM, Tio Ardianto. Dalam serangkaian wawancara publik, Tio menyoroti kegagalan pemerintah dalam memprioritaskan kesejahteraan rakyat di atas kepentingan politik. Narasi utama yang diusung bukan sekadar ketidakpuasan, melainkan analisis mendalam mengenai bagaimana kebijakan populisme digunakan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan (Abraham Samad SPEAK UP, 2026).
Pemicu utama eskalasi kritik ini adalah tragedi kemanusiaan di Nusa Tenggara Timur, di mana seorang anak mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membeli perlengkapan sekolah seharga Rp10.000. Ironi ini terjadi di saat negara menggelontorkan anggaran fantastis sebesar Rp1,2 triliun per hari untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). BEM UGM merespons hal ini dengan mengirimkan surat terbuka kepada UNICEF, menuntut perhatian dunia atas pengabaian hak dasar anak-anak Indonesia oleh pemerintahnya sendiri (Forum Keadilan TV, 2026).
Secara substansial, program MBG dinilai telah melanggar konstitusi, khususnya terkait mandatory spending anggaran pendidikan. Pemerintah mengalokasikan Rp223 triliun untuk Badan Gizi Nasional yang diambil dari pos anggaran pendidikan, sehingga mengurangi hak peserta didik dan kesejahteraan guru secara signifikan. Manipulasi pos anggaran ini dianggap sebagai bentuk inkompetensi laten rezim yang lebih mementingkan proyek fisik daripada pembangunan sumber daya manusia (SINDOnews, 2025).
Lebih jauh, BEM UGM melabeli program MBG dengan istilah “Maling Berkedok Gizi”. Program ini dicurigai bukan sekadar kebijakan kesehatan, melainkan proyek bancakan korupsi yang tersistematis. Indikasi ini diperkuat dengan penunjukan pejabat yang tidak kompeten, seperti seorang ahli serangga yang memimpin Badan Gizi Nasional, serta dominasi purnawirawan TNI dalam struktur kelembagaan tersebut (Abraham Samad SPEAK UP, 2026).
Analisis mahasiswa menemukan bahwa Satuan Pelayanan Gizi (SPPG) berfungsi sebagai mesin konsolidasi politik menuju Pemilu 2029. Dengan estimasi keuntungan bersih Rp1,8 miliar per tahun per unit SPPG, politisi lokal yang menguasai unit-unit ini dapat mengumpulkan modal logistik yang masif. Hal ini menciptakan ketergantungan ekonomi dan politik yang mengikat loyalitas di tingkat akar rumput hingga elit partai (Abraham Samad SPEAK UP, 2026).
Strategi konsolidasi kekuasaan ini dipetakan terjadi dalam tiga lapisan. Di lapisan bawah, Koperasi Desa Merah Putih digunakan untuk menyandera kepala desa melalui mekanisme utang. Di lapisan tengah, program MBG mengikat pekerja dan pengusaha lokal. Sementara di lapisan atas, pembentukan Danantara berfungsi merangkul elit ekonomi agar sejalan dengan kepentingan penguasa. Ketiga skema ini dinilai sebagai bentuk otoritarianisme gaya baru yang dibungkus wajah demokrasi (SINDOnews, 2025).
Dampak buruk dari tata kelola yang amburadul ini terlihat nyata dari kasus keracunan massal yang menimpa lebih dari 28.000 anak. Alih-alih melakukan evaluasi menyeluruh atau penegakan hukum, presiden justru memberikan tanda jasa kehormatan kepada kepala badan terkait. Sikap “Asal Bapak Senang” (ABS) di lingkungan istana dituding menutup mata presiden dari realitas lapangan yang mematikan (Abraham Samad SPEAK UP, 2026).
Sikap kritis mahasiswa ini direspons dengan represi dan teror sistematis. Para aktivis BEM UGM menerima ancaman pembunuhan, penculikan, dan peretasan akun dari nomor-nomor asing serta anonim. Serangan karakter juga dilancarkan melalui penyebaran hoaks dan fitnah di media sosial. Namun, Tio menegaskan bahwa teror tersebut tidak menyurutkan langkah mereka, melainkan justru memperkuat solidaritas gerakan (Forum Keadilan TV, 2026).
Menghadapi situasi ini, BEM UGM mengambil sikap tegas “Not For Sale” dengan menolak undangan pertemuan tertutup di istana. Mereka menilai pertemuan semacam itu hanyalah “parasetamol” yang meredakan gejala tanpa menyembuhkan penyakit bangsa. Mahasiswa menuntut dialog terbuka dan menolak kooptasi yang selama ini melemahkan gerakan sipil melalui politik akomodatif dan transaksional (SINDOnews, 2025).
Sebagai jalan keluar, mahasiswa menyerukan reformasi institusi Polri dan TNI untuk mematahkan rantai konsolidasi politik penguasa. Gerakan mahasiswa kini berada dalam fase rethinking untuk menyusun strategi yang lebih solid bersama elemen masyarakat sipil. Tujuannya adalah menyelamatkan demokrasi dari pembusukan dan memastikan negara kembali hadir untuk mencerdaskan serta mensejahterakan rakyatnya, bukan sekadar melanggengkan kekuasaan elit (SINDOnews, 2025).
Referensi
Abraham Samad SPEAK UP. (2026, Februari 19). Diteror & Dapat Ancaman Pembunuhan. Ketua BEM UGM: MBG, Maling Berkedok Gizi? | #SPEAKUP [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=o1xsOdtuLRE
Forum Keadilan TV. (2026, Februari 18). NYALA API DI JALAN SUNYI PERJUANGAN [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Cx1y9_wpGlA
SINDOnews. (2025, Oktober 27). Mahasiswa Not for Sale! Ketua BEM UGM: Kami Siapkan Gerakan Baru | To The Point Aja | 27/10 [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=AyxxBjCK1MI