RLI
Friday, February 27, 2026
No Result
View All Result
  • HOME
  • PROFIL
  • JURNAL
  • KEGIATAN
  • VIDEO
  • HOME
  • PROFIL
  • JURNAL
  • KEGIATAN
  • VIDEO
No Result
View All Result
RLI
No Result
View All Result
Home artikel

Di Antara Gizi dan Nurani: Refleksi atas Kritik Mahasiswa dan Arah Bangsa

Admin by Admin
February 26, 2026
in artikel
0 0
0
0
SHARES
21
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter


Mulyawan Safwandy Nugraha

Saya membaca berita tentang kritik BEM UGM dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, saya memahami semangat anak-anak muda yang marah melihat ketimpangan. Di sisi lain, saya juga tahu bahwa mengelola negara bukan pekerjaan sederhana. Tetapi ketika saya membaca kisah seorang anak di NTT yang mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membeli perlengkapan sekolah seharga sepuluh ribu rupiah, hati saya berhenti sebentar. Di situ, semua debat teknis tentang anggaran terasa mendadak sunyi.

Program Makan Bergizi Gratis, secara konsep, tidak salah. Tidak ada guru yang menolak anak-anaknya makan dengan baik. Gizi penting untuk belajar. Namun pertanyaannya menjadi berbeda ketika dana yang sangat besar, ratusan triliun rupiah, yang diambil dari pos pendidikan yang oleh konstitusi diperintahkan minimal dua puluh persen dari APBN. Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 jelas menyatakan prioritas itu. Jika tafsirnya menjadi terlalu lentur, maka kita sedang bermain-main dengan makna hukum dasar negara.

Saya mencoba jujur pada diri sendiri. Mungkin saya juga pernah terlalu mudah percaya pada narasi besar. Kata “gratis”, kata “bergizi”, terdengar indah. Tetapi dalam pendidikan, yang sering kali sunyi justru adalah nasib guru honorer, ruang kelas rusak, laboratorium tanpa alat. Kita bicara gizi, tetapi lupa memastikan ruang belajar layak. Ada sesuatu yang terasa jangal ketika kesejahteraan pendidik masih menjadi wacana tahunan.

Istilah “Maling Berkedok Gizi” yang dilontarkan mahasiswa memang keras. Saya pribadi tidak mudah memakai istilah sekeras itu. Namun kemarahan mereka lahir dari kegelisahan. Mereka melihat kemungkinan bahwa kebijakan populis dapat berubah menjadi alat konsolidasi kekuasaan. Saya tidak bisa serta-merta menolak kekhawatiran itu. Sejarah politik kita mengajarkan bahwa kebijakan sosial sering kali berkelindan dengan kepentingan elektoral.

Yang membuat saya lebih prihatin adalah tudingan tentang tata kelola yang amburadul. Jika benar terjadi kasus keracunan massal dalam skala besar, maka ini bukan sekadar kesalahan teknis. Ini soal tanggung jawab moral. Dalam pendidikan Islam, kita diajarkan bahwa setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Bukan hanya di hadapan rakyat, tetapi juga di hadapan Allah. Jika evaluasi tidak dilakukan secara terbuka, maka kepercayaan publik akan terkikis.

Saya juga membaca bahwa para aktivis mahasiswa menerima ancaman. Di sini hati saya terenyuh. Dalam tradisi intelektual, kritik adalah vitamin demokrasi. Jika kritik dibalas dengan teror, maka kita sedang mundur. Saya selalu mengajarkan kepada mahasiswa bahwa perbedaan pendapat adalah bagian dari adab ilmiah. Kita boleh berbeda, tetapi tidak boleh membungkam. Jika ruang dialog menyempit, maka yang tumbuh adalah kecurigaan.

Sebagai pendidik, saya tidak ingin mahasiswa hanya menjadi oposisi tanpa solusi. Tetapi saya juga tidak ingin mereka menjadi generasi yang apatis. Sikap “Not For Sale” yang mereka sampaikan menunjukkan kegigihan menjaga independensi. Saya menghargai itu. Namun saya juga berharap kritik tetap disertai argumen yang terukur, data yang jelas, dan bahasa yang menjaga martabat. Perubahan besar lahir dari nalar yang jernih, bukan sekadar emosi.

Masalah sebenarnya mungkin bukan pada satu program saja. Masalahnya ada pada cara kita memandang pembangunan. Apakah kita lebih menyukai proyek yang terlihat cepat dan besar, atau kerja sunyi memperbaiki kualitas guru dan kurikulum. Pendidikan tidak selalu fotogenik. Ia lambat, sabar, dan sering tidak populer. Tetapi dari situlah peradaban dibangun.

Saya merenung, mungkin bangsa ini sedang diuji. Diuji untuk memilih antara simbol dan substansi. Antara angka besar dan dampak nyata. Antara kepentingan jangka pendek dan masa depan generasi. Kita semua, termasuk saya, tidak boleh hanya menjadi penonton yang sibuk mengomentari. Kita harus berani menuntut transparansi, tetapi juga berani menjaga keadaban.

Pada akhirnya, pertanyaan yang tersisa sederhana namun berat. Apakah kebijakan yang kita dukung benar-benar mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat, atau hanya membuat kita merasa sudah berbuat sesuatu. Dan jika suatu hari anak-anak kita bertanya tentang keputusan hari ini, jawaban apa yang akan kita berikan dengan hati yang tenang.

Previous Post

Yang sedang Viral tentang MBG: Kritik Struktural BEM UGM Terhadap Anomali Kebijakan dan Konsolidasi Kekuasaan

Next Post

Sepiring Parasetamol di Meja Kekuasaan: Respon atas Sikap Ketua BEM UGM

Next Post

Sepiring Parasetamol di Meja Kekuasaan: Respon atas Sikap Ketua BEM UGM

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

  • Sepiring Parasetamol di Meja Kekuasaan: Respon atas Sikap Ketua BEM UGM
  • Di Antara Gizi dan Nurani: Refleksi atas Kritik Mahasiswa dan Arah Bangsa
  • Yang sedang Viral tentang MBG: Kritik Struktural BEM UGM Terhadap Anomali Kebijakan dan Konsolidasi Kekuasaan
  • Uji Konstitusionalitas Anggaran Pendidikan: Ketika Hak Guru dan Siswa Dipertaruhkan
  • Pendidikan atau Ilusi Anggaran? Menguji Konsistensi Konstitusi dalam Polemik MBG

Recent Comments

No comments to show.
RLI

© 2024 RLI

Navigate Site

  • Home Page
  • Sample Page
  • Tentang Kami

Follow Us

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • HOME
  • PROFIL
  • JURNAL
  • KEGIATAN
  • VIDEO

© 2024 RLI